kubetno1.net

Perairan Labuan Bajo banyak terdapat kapal pinisi atau kapal wisata yang kerap disewa wisatawan. Namun, ternyata banyak kapal itu yang mengemplang pajak.

Hal itu turut membuat Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patra bersama rombongan mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat memburu oknum kapal wisata di Labuan Bajo yang memanipulasi laporan pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum di atas perairan, Sabtu (3/8/2024).

Adapun pajak yang dikenakan kepada kapal wisata ini sama seperti pajak hotel dan restoran yang ada di daratan, yakni 10 persen dari omzet yang dilaporkan.

Rombongan Pemkab Manggarai Barat di antaranya Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok, dan Kepala Satpol PP Manggarai Barat Yeremias Ontong.

Rombongan Dian dan Pemkab Manggarai Barat itu memburu kapal wisata itu hingga ke perairan Taman Nasional Komodo. Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok mengatakan kapal wisata yang dikejar adalah kapal yang memanipulasi jumlah perjalanan wisata (trip) dan jumlah penumpang. Yang dilaporkan sedikit dari kondisi yang sebenarnya. Kondisi ini berpengaruh terhadap besaran pajak hotel dan restoran yang dibayar kapal wisata tersebut.

"Yang kami sasar itu kapal-kapal yang melaporkan tidak sesuai dengan kondisi riil," kata Leli -sapaan Maria Yuliana Rotok- di Labuan Bajo, Sabtu sore.

Tindakan nakal pemilik kapal wisata itu bisa diketahui oleh Bapenda Manggarai Barat setelah melakukan pencocokan data trip dan jumlah penumpang setiap kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 3 Labuan Bajo. Data yang dilaporkan pemilik kapal wisata ke Bapenda Manggarai Barat tidak sama dengan data yang ada di KSOP Labuan Bajo. Diketahui, setiap kali kapal wisata berlayar wajib clearance out dan mendapat surat persetujuan berlayar (SPB) dari KSOP.

"Ini yang kami dapatkan dari rekonsiliasi data dengan KSOP bahwa laporan trip yang dilaporkan ke Bapenda tidak sama dengan laporan yang ada di KSOP. Misalnya sesungguhnya trip lima kali yang dilaporkan ke Bapenda cuma dua kali. Dan jumlah penumpangnya juga dimanipulasi, yang sesungguhnya 117 yang dilaporkan 11. Trip dan jumlah penumpang menjadi dasar penghitungan pajak kapal wisata," ujar Leli.

Pungutan pajak hotel dan restoran pada kapal wisata di Labuan Bajo baru dimulai pada April 2024. Leli mengungkapkan terdapat 10 kapal wisata yang memanipulasi laporan trip dan jumlah penumpang. Hanya dua kapal wisata yang berhasil terjaring dalam operasi Pemkab Manggarai Barat bersama KPK tadi siang.

"Yang kami temukan ada 10 (kapal wisata manipulasi laporan jumlah trip dan penumpan tapi yang berhasil kami jaring hari ini dua," ungkap Leli.

Dua kapal pinisi yang terjaring dalam operasi itu berjenis pinisi. Yakni kapal pinisi bernama "Hari Ini" terjaring di perairan Long Pink Beach (Pulau Padar), dan pinisi bernama "Dirga Kabila" di perairan Pink Beach di Pulau Komodo. Rombongan Pemkab Manggarai Barat dan KPK masuk dalam kapal itu. Mereka hanya bertemu dengan kru kapal.

"Yang kami temui bukan pemilik kapal tapi krunya. Tapi melalui kru tadi kami sudah sampaikan supaya pemilik kapalnya datang menemui kami di Badan Pendapatan Daerah sehingga nanti disampaikan bahwa laporannya tidak sesuai dan akan ditetapkan surat ketetapan kurang bayar kepada mereka," kata Leli.

Setelah mengejar kapal-kapal wisata nakal, rombongan Pemkab Manggarai Barat dan KPK juga mendatangi sejumlah hotel dan restoran yang tidak membayar pajak, maupun yang kurang bayar pajak. Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi KPK Dian Patra mengatakan pihaknya mendampingi Pemkab Manggarai Barat menagih pajak itu untuk memastikan prosesnya berjalan akuntabel. Selain itu untuk memastikan wajib pajak patuh membayar pajaknya.

_____________________

Baca artikel selengkapnya di detikBali

Kapal Phinisi di Labuan Bajo Terbakar, Sandiaga Tekankan Pentingnya Patuhi CHSE

Kapal Phinisi di Labuan Bajo Terbakar, Sandiaga Tekankan Pentingnya Patuhi CHSE